Socio-legal Studies Indonesia

Bank Data

Posted by Yance Arizona pada Juli 22, 2009

Bank Data

Versi PDF asli

  1. Jan Michiel Otto, Law and Governance in Developing Countries
  2. Jan Michiel Otto, et. al, Using Legislative Theory to improve Law and Development Projects
  3. Surya Tjandra, Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia, Quo Vadis?
  4. Adriaan Bedner, Toward Meaningful Rule of Law Research: An Elementary Approach
  5. Adriaan Bedner, Amalgamating Environmental Law in Indonesia
  6. Jan Michiel Otto, The Historical Development of Sharia and National Law
  7. Ade Saptomo, Ilmu Hukum Adat Sosial Empiris dan Yuridis Normatif
  8. Imam Koeswahyono, Konflik Agraria di Jawa Timur dan Kemanfaatannya untuk Pembelajaran Socio Legal di Fakultas Hukum
  9. Djaka Soehendera, Pembangunan, Sertipikat Tanah, Dan Warga Miskin: Kasus Di Kampung Rawa Jakarta Pusat
  10. Ann Seidman and Robert B. Seidman, Law-Making, Development and The Rule of Law
  11. Robert A. Kagan, et. al. Explaining Corporate Environmental Performance
  12. Archana Shukla and R. Srinivasan, The Uttar Pradesh Lokayukta: Efficient Redressal of Citizen
    Grievances
  13. Charles Benjamin, DECENTRALIZATION AND LIVELIHOODS IN THE MALIAN SAHEL: CHALLENGES OF LEGAL PLURALISM IN DECENTRALIZED NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
  14. Robert Pomeroy et. al, Fish wars: Conflict and collaboration in fisheries management in Southeast Asia

Versi PDF Scan

  1. Adriaan Bedner, Land Law in The Administrative Courts
  2. Adriaan Bedner, Acces to Environmental Justice in Indonesia
  3. Thomas Caroters, The Problem of Knowledge
  4. Bryant Z. Tamanaha, General Jurisprudence of Law and Society
  5. Goran Hyden, et. al, Making Sense of Governance: Empirical Eviden from Sixteen Developing Countries
  6. Banakar and Travers, Law, Sociology and Method

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Wajah Hukum Indonesia

Posted by Yance Arizona pada Juli 28, 2008

Satjipto Rahardjo

 

KOMPAS, Senin, 28 Juli 2008

Sudah seharusnya hukum dibicarakan dalam konteks manusia. Membicarakan hukum yang hanya berkutat pada teks dan peraturan, bukanlah membicarakan hukum secara benar dan utuh, tetapi hanya “mayat” hukum. Sosok hukum menjadi kering karena dilepaskan dari konteks dan dimensi manusia.

Hukum formal adalah hukumnya para profesional hukum. Yang mereka bicarakan adalah ide yang sudah direduksi menjadi teks. Karena itu, saya menamakannya “mayat’. Para profesional memang memerlukan pegangan hukum formal itu sebagai modal untuk bekerja. Di tangan mereka hukum “bisa” ditekuk-tekuk untuk keperluan profesi. Itulah barangkali yang membuat William Shakespeare begitu berang terhadap para yuris sehingga ingin menghabisi mereka semua.

Pembangunan manusia

Akhir-akhir ini marak kembali pembicaraan tentang manusia Indonesia (“Masa Depan Manusia Indonesia”, Kompas, 21/7/2008). Ini bagus untuk membangun hukum Indonesia. Pada hemat saya, membangun hukum Indonesia dimulai dari manusianya. Selama ini kita kurang cerdas dalam siasat berhukum. Hukum memang diperlukan, tetapi juga tidak terlalu diperlukan. Maka kita tidak usah terlalu sibuk memproduksi undang-undang, membangun orde hukum, sistem hukum, struktur hukum, dan sebagainya.

Contohnya, periode kepresidenan Habibie membanggakan karena mampu mengeluarkan puluhan produk undang-undang. Namun, usaha itu tidak berbanding lurus dengan ketertiban di masyarakat. Undang-undang menumpuk, tetapi persoalan tidak kunjung terselesaikan dengan baik, bahkan kian terpuruk.

Kapan kita mulai belajar dari pengalaman? Pengalaman membangun hukum selama ini telah mengabaikan manusia-manusia, baik yang menjalankan maupun yang menjadi adresat hukum. Maka, kita harus mendahulukan pembangunan manusia Indonesia lebih dulu. Dari situ, hukum akan turut terbangun dan kehidupan menjadi lebih baik.

Berkali-kali, harian ini menyajikan tulisan agar kita memerhatikan kaitan erat antara hukum dan manusia. Dengan demikian, juga akan terangkat pentingnya faktor manusia dalam hukum.

Hukum itu bukan hanya peraturan, tetapi lebih merupakan potret dari perilaku kita sendiri (Kompas, 23/9/2002). Sebelum berbicara tentang penegakan hukum (enforcement) kita harus bicara tentang perilaku santun dan tertib lebih dulu (Kompas, 17/4/2007). Selalu saja manusia akan berkelebat, setiap kali hukum dibicarakan.

Untuk mengenali betul hukum Amerika Serikat, lihatlah manusianya. Begitu juga untuk memahami hukum Jepang dengan baik, selidikilah potret manusia Jepang lebih dulu. Tetapi, memahami hukum Amerika Serikat dan Jepang hanya dari teks formal saja, itu keliru besar.

Jika kita menyadari hal-hal itu, siasat untuk bangun dari keterpurukan hukum menjadi berubah amat besar. Bukan (tatanan) hukum yang dikutak-katik, tetapi lebih dulu menggarap (perilaku) manusia Indonesia.

Kiranya, dengan berbagai kekurangannya, hukum Indonesia sudah dapat dipakai sebagai modal untuk bangun dari keterpurukan. Apa kurangnya UU Antikorupsi yang sudah berkali-kali disempurnakan? Apa salahnya membentuk KPK dan Pengadilan Tipikor? UU Antikorupsi, KPK, Pengadilan Tipikor dibuat, tetapi ironisnya, korupsi malah merebak di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke, dari menteri dan DPR sampai bupati dan DPRD. Teori-teori berguguran karena undang-undang malah menimbulkan efek negatif. UU Antikorupsi telah menyuburkan korupsi. Kita telah salah menembak sasaran.

Pendidikan budi pekerti

Janganlah memandang remeh pendidikan budi pekerti bagi anak-anak pada usia (amat) dini sebagai bagian dari pendidikan hukum. Perilaku disiplin, antre, jujur, menghormati teman, kesantunan, adalah contoh-contoh pendidikan hukum par exellence.

Maka, pendidikan hukum yang ideal adalah yang langsung menohok substansi perilaku, tanpa perlu menyebut kata “hukum” sama sekali. Menyuruh anak- anak membaca teks undang-undang adalah pendidikan hukum yang buruk. Mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dapat diajarkan kepada anak-anak, tetapi bukan dengan membaca teks. Berikan alasan substansial kepada anak-anak mengapa harus antre, jujur, dan sebagainya, tetapi jangan dengan mengutip teks undang-undang. Ajarkanlah budi pekerti hukum, bukan teks hukum. Tampilkan perilaku manusia, bukan undang-undang.

Hari sudah sangat siang, keterpurukan, keambrukan (collapse) hukum sudah nyata di depan mata. Kita membutuhkan cara-cara progresif untuk membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan itu. Cara itu adalah dengan mereparasi perilaku buruk manusia Indonesia. Apa yang dilakukan Prof Koentjaraningrat (1969) dan Mochtar Loebis (1977) adalah membuat diagnosis yang perlu diikuti dengan terapinya. Sudah 30 tahun peringatan itu dibiarkan berlalu.

Manusia Indonesia perlu diobati lebih dulu dari aneka penyakit mentalitas menerabas, tidak menghargai mutu, ingin cepat berhasil tanpa usaha, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, dan lain-lain. Langkah teraputik inilah yang ditransformasikan menjadi pendidikan hukum substansial, sebelum masuk ke pernak-pernik perundang-undangan, prosedur, sistem dan sebagainya.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Posted in Uncategorized | Dengan kaitkata: , , | 1 Comment »

Mencurigai Hukum

Posted by Yance Arizona pada Juli 10, 2008

Lexy Armanjaya

Kompas, 10 Juli 2008

Ini fakta, bukan asumsi. Semua institusi hukum bermasalah. Institusi penegak hukum-kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian-terlibat korupsi. Institusi pembuat hukum, DPR, juga terlibat korupsi.

Sekadar menyebut contoh. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Khaidir menelepon Artalyta Suryani (terdakwa penyuap Jaksa Urip Tri Gunawan) pada 1 Maret 2008 untuk membiayai dua hakim agung main golf ke China (Kompas, 1/7/2008).

Dua Jaksa Burdju Ronni Allan Felix dan Cecep Sunarto yang telah dijatuhi hukuman penjara dalam perkara korupsi telah dijatuhi hukuman disiplin berat (Kompas, 4/7/2008). Mantan Kepala Polri Rusdihadjo dipenjara. Polisi lalu lintas sering minta uang damai kepada pelanggar lalu lintas tanpa kuitansi dan tanpa sidang.

Anggota DPR, Bulyan Royan (Fraksi Bintang Reformasi), Saleh Djasit (Fraksi Partai Golkar), Al Amin Nur Nasution (Fraksi Persatuan Pembangunan), Sarjan Tahir (Fraksi Partai Demokrat), serta Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu kini berada di tangan KPK (Kompas, 1/7/2008).

Manifesto CLS

Realitas ini berpengaruh terhadap minimnya tingkat akseptabilitas dan legitimasi publik pada dua hal berikut.

Pertama, instansi hukum sekaligus orang-orang yang berada di dalamnya.

Kedua, produk hukum berupa undang-undang (DPR), keputusan (hakim), berita acara pemeriksaan (polisi), dan tuntutan/dakwaan (jaksa) dari institusi itu.

Dengan demikian, manifesto dari kelompok studi hukum kritis (critical legal studies/CLS) mendapatkan justifikasi. Menurut kelompok CLS ini, berprasangka terlalu baik pada hukum (teks-teks), institusi/kelembagaan, dan aktor-aktor/pelaku hukum (pengacara, hakim, jaksa dan kepolisian) adalah naif. Mereka membuktikan, hukum positif (in abstracto) maupun dalam penerapannya (in concreto) tetap sebagai sebuah proses.

Karena itu, amat sulit membayangkan dalam proses itu segalanya lantas dikatakan final sebagai netral dan bebas dari “permainan” politik (Roberto Mangabeira Unger: 1983, Bdk. Khudzifah Dimyati, 1994).

Konon, bukan kejujuran yang berlaku dalam politik, melainkan arcanum (rahasia). Atas dasar itu, hukum sekaligus institusinya harus dilihat sebagai realitas, factum.

Realitas adalah sesuatu yang tampak, tetapi jangan percaya kepada yang tampak. Ada sesuatu yang melampaui yang tampak, yaitu krisis yang selalu membayangi tatanan karena itu membuatnya ada. Krisis adalah induk yang melahirkan tatanan karena itu lebih penting dari segala aturan (F Budi Hardiman: 2007).

Hal ini merupakan tanggapan sekaligus tantangan bagi kita yang selama ini percaya kepada institusi/orang dan hukum yang tampak atau bagi kaum positivis-Kelsenian yang kental dengan corak normologik. Bahwa hukum (dan institusinya) itu senantiasa netral (neutrality of law) dan terlepas dari politik (law politics distinction) patut dicurigai. Toh, hukum adalah produk politik, sarat kepentingan, penuh rekayasa dan manipulasi.

Hukum dibuat manusia (DPR), dan ditegakkan manusia (polisi, jaksa, hakim), sementara manusia pada dasarnya selalu didorong oleh hasrat alamiahnya (human nature) untuk menjadi manusia super, manusia berkuasa dalam arti ekonomis maupun politik (baca: kekuasaan).

Akhiri

Akibatnya, pemerintah, institusi hukum, serta hukum itu sendiri telah kehilangan kewibawaan. Kaum positivistik di satu pihak mungkin benar bahwa negara adalah sumber dari hukum, sejauh ia menciptakan hukum dan menjamin penegakan pelaksanaannya.

Namun, di lain pihak perlu pula ditegaskan, publik tidak bisa dipaksakan sejauh produksi hukum itu sewenang-wenang (bdk. Prof BA Sidharta, 2008: 22) dan perilaku orang-orangnya melanggar asas kepatutan (hukum).

Itu berarti sikap mencurigai hukum adalah pilihan yang paling sah di tengah krisis legitimasi institusi hukum. Namun, situasi ini tidak bisa terus berlanjut. Harus diakhiri. Karena itu, publik dan negara tidak boleh kalah (Kompas, 2/6).

Pertama, semua teks produk hukum yang mengandung “kekerasan” dan menginjak-injak hak individu sebagaimana mandat konstitusi perlu diinterpretasi kembali. Di sini hermeneutika hukum menjadi penting. Judicial review menjadi mekanisme hukum untuk memaknai ulang teks hukum yang dihasilkan DPR. Argumentasi dan logika hukum diperlukan untuk polisi, jaksa, dan hakim.

Kedua, para penegak/pembuat hukum yang terbukti melanggar hukum perlu dihukum seberat-beratnya. Hukum harus bisa mengalahkan uang dan persahabatan serta mengadvokasi nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin konstitusi.

Ketiga, membangun sistem dan mekanisme hukum yang memungkinkan para pejabat negara memiliki kekayaan dalam jumlah wajar dan berperilaku memenuhi asas kepatutan. Standar berperilaku (code of conduct) serta mekanisme verifikasi kekayaan pejabat negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) layak dipertimbangkan kembali.

Lexy Armanjaya Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum UKI, Jakarta

Sumber: Kompas, 10 Juli 2008

Posted in Uncategorized | Dengan kaitkata: | Leave a Comment »

Mengapa Bukittinggi Akan Dibom?

Posted by Yance Arizona pada Juli 10, 2008

Darman Moenir

KOMPAS, 10 Juli 2008

Satu atau lebih di antara 16 bom siap ledak yang ditemukan Detasemen Khusus 88 Antiteror di Kota Palembang, Sumatera Selatan, menurut skenario organisasi Al Jamaah Al Islamiyah (JI) akan diledakkan di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

Dari penelusuran Mabes Polri diketahui, pada musim libur ini JI berencana mengebom Kafe Dedudel di Kampung China, Bukittinggi. Mengapa Bukittinggi?

Belum ada informasi mengapa Kota Bukittinggi menjadi target pengeboman. Memang tidak mudah menjawabnya, mengapa kota sejuk berpanorama indah Ngarai Sianok itu diincar untuk dibom.

Demokratik

Seusai pergolakan PRRI awal tahun 1960-an dan setelah G-30S, Bukittinggi dan Sumbar relatif aman. Hampir-hampir tidak pernah ada gejolak sosial signifikan, kecuali satu-dua kali terjadi cakak banyak (perkelahian massal) antarwarga dari dua negari (setingkat desa) yang berbeda. Pada tahun 1970-an memang ada (rencana) peledakan bom di sebuah rumah sakit di Bukittinggi dan beberapa tahun kemudian Masjid Nurul Iman di kota Padang. Kedua peristiwa itu ditengarai bermuatan unsur SARA dan pelan-pelan redam.

Tiba-tiba bagai petir di siang bolong, kini, rencana peledakan bom oleh teroris berjaringan internasional di Ranah Minang. Memang, ini baru rencana. Mudah-mudahan tidak pernah menjadi kenyataan. Untuk itu respek dan apresiasi tinggi harus diberikan kepada Polri yang secara dini membongkar jaringan kerja JI.

Betapa lagi jumlah bom siap ledak itu 16 akan diledakkan tidak hanya di Sumbar. Sulit dibayangkan kehancuran yang terjadi akibat ledakan itu. Akibat ledakan bom di Pulau Bali dan beberapa kali di Jakarta saja sudah amat memilukan dan hingga kini masih berbekas.

Kembali ke Bukittinggi. Secara kultural kawasan setempat disebut Ranah Minang. Untuk urang awak, secara eksklusif kultur itu memberlakukan pedoman hidup yang dirangkum secara puitik melalui adagium adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (adat bersendi syarak, syarak bersendi kitab Allah).

Namun, di tengah pergaulan nasional dan internasional, dengan kultur itu orang Minangkabau berlaku egaliter, demokratik, selalu berusaha duduk sama rendah tegak sama tinggi, bersikap lamak dek awak katuju dek urang (enak bagi kita disukai orang lain). Dalam kehidupan sehari-hari, orang Minangkabau berpegang pada konsep kain dipakai usang, adat dipakai baru. Mereka siap berubah dan bersedia menerima perubahan.

Sebagai contoh, sejak masa penjajahan, terutama setelah merdeka, perbauran dan pergaulan antaretnik berjalan harmonis. Keturunan China, Arab, dan India, orang dari etnik Jawa, Sunda, Batak, bahkan Bugis dan Bali dapat tempat secara amat baik dalam pelbagai lapis kehidupan. Bahkan, bahasa Minang etnik-etnik itu lebih Minang daripada penutur asli. Rasa bahasa Minang mereka memesona. Namun, dalam pergaulan sehari-hari mereka berbahasa Indonesia.

Menerima budaya lain

Dengan konsep “adat dipakai baru” itu pula Minangkabau-sebagai contoh yang lain-mau menerima budaya pemilihan uda- uni, mirip abang-none di Jakarta yang berinduk ke pemilihan ratu sejagat. Meski sama sekali tidak tersua dalam akar budaya Minangkabau dan hingga kini sebenarnya masih bermasalah di antara yang setuju dan tidak setuju, pemilihan uda-uni tetap berjalan. Sebagian besar orang Minang tidak setuju pemuda-pemudi mereka dipajang, dipertontonkan, dan melenggang-lenggok di pentas terbuka. Betapa lagi kalau uda-uni itu harus mengenakan pakaian yang menampakkan bagian tubuh yang secara islamik dianggap aurat.

Dengan konsep itu, sama sekali tak ada pemaksaan terhadap siswi-siswi non-Islam untuk berjilbab, meski ada imbauan bahkan diperdakan agar perempuan Minangkabau berpakaian muslimah. Etnik Minangkabau pun menerima kedatangan turis dan orang asing, biarpun jangan coba melanggar adat, berupaya menyetop angkutan kota dengan tangan kiri. Jangan! Pada saat itu utang berbayar, paling tidak, berbentuk caci-maki. “Tumbuang, dengan tangan kiri waang stop.” Angkot itu memang tidak stop. Sama sekali jangan coba-coba perempuan mandi berpakaian minim di Pantai Bunguih di Kota Padang, atau di Danau Maninjau, di Danau Singakarak, di Danau di Ateh dan Danau di Bawah.

Ingin dikatakan, secara historikal, kultural, dan sosiologikal sama sekali tak ada alasan meneror dan mengebom (kota-kota di) Sumbar. Namun, sekali teroris, tindakan dan perbuatan mereka keji dan tidak manusiawi. Mereka mau meledakkan bom di mana dan kapan saja. Karena itu, tidak saja terhadap teroris, terhadap semua pelaku kekerasan pintu harus ditutup. Bukittinggi, Sumbar, Indonesia, memerlukan kehidupan yang santun, damai, yang lamak dek awak katuju dek urang.

Darman Moenir Sastrawan, Tinggal di Padang

Sumber: Kompas, 10 Juli 2008

Posted in Uncategorized | Dengan kaitkata: , , | Leave a Comment »

Hukum: Konsep dan Metode

Posted by Yance Arizona pada Juli 1, 2008

Penulis: Soetandyo Wignjosoebroto:

(Resensi dari Aceh Justice Resource Center)

Banyak debat sepanjang waktu akhir-akhir ini tentang metodologi penelitian hukum, apakah sepenuhnya normatif-deduktif, ataukah sepernuhnya empirik-induktif, ataukah mungkin juga kedua-duanya. Debat masih bisa berlanjut apabila orang masih mempersoalkan apakah yang hendak dimaksudkan dengan ‘normatif’ itu, apakah yang moral-substantif (di alam Sollen, law as what ought to be) ataukah yang formal-yuridis, yang juga disebut legistik-positivistik, (di alam Sein, law as what it is written yang konon lebih tepat kalau disebut ‘preskripsi’ daripada norma ). Debat-debat dalam persoalan demikian ini akan berkepanjangan dan hanya akan menyita waktu saja.

Debat-debat semacam ini hanya akan berakhir dengan hasil yang sia-sia belaka, seperti kesia-siaan pertengkaran antara sejumlah penangkap ikan yang tengah memperdebatkan cara yang paling tepat untuk menangkap ikan, padahal antar-mereka belum ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai apa yang sama-sama mereka maksudkan dengan ikan yang akan dicari dan ditangkap itu. ‘Ikan’ adalah sebuah nama generik, beruanglingkup umum, sedangkan mujair, gurami, bandeng, teri, kakap, cakalang, adalah nama khusus. Mencari dan menangkap gurami atau banding tentulah tak akan sama dengan strategi dan teknik menangkap teri atau cakalang.

Selengkapnya …

Posted in Resensi Buku | Dengan kaitkata: | Leave a Comment »

Membangun Polisi Masa Depan

Posted by Yance Arizona pada Juli 1, 2008

Satjipto Rahardjo

Kompas, 1 Juli 2008

Meski terdengar agak kuno, masalah citra polisi atau pencitraan terhadap polisi oleh masyarakat tak dapat diabaikan sama sekali. Sebuah institut publik seperti polisi atau Polri, yang ingin dapat bekerja efektif, membutuhkan legitimasi dari masyarakat di mana ia bekerja.

Dengan kata lain, Polri perlu membangun dan menjaga citranya di masyarakat. Citra ini menjadi lebih mendesak sejak bangsa Indonesia memasuki era Reformasi yang menjungkirbalikkan hampir semua kebijakan dan langkah pemerintah pra-reformasi.

Polisi itu adalah etalase (show window) bagi perubahan di masyarakat. Apakah suatu pemerintahan peka terhadap perubahan-dalam hal ini reformasi-dapat dilihat dari penampilan polisi-polisinya. Memang setiap terjadi perubahan di masyarakat, polisi-lah yang pertama-tama terkena imbasnya. Apakah itu demokrasi, transparansi, akuntalibitas, HAM, polisi akan menjadi etalase perubahan. Karena itu dikatakan, polisi seyogianya selalu satu langkah di depan bangsanya. Polisi adalah pemimpin bangsanya, demikian dikatakan dalam seminar internasional tentang polisi di Sicilia, Italia, sekitar dua dekade lalu.

Imbas reformasi

Perubahan akibat reformasi berimbas pada Polri. Akibatnya, polisi harus menata kembali kebijakan perpolisian di Indonesia agar tidak menjadi penghambat proses reformasi. Pembangunan citra Polri sebaiknya dilakukan searah politik reformasi. Polisi Indonesia tidak dapat lagi bertindak otoriter dan berpandangan “polisilah yang paling tahu”, memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan. Ini termasuk ciri sindrom polisi otoriter. Cara seperti itu sudah dikubur seiring ambruknya rezim otoriter tahun 1998.

Sejak memimpin Polri, Jenderal (Pol) Sutanto mencanangkan “Perpolisian Masyarakat” (community policing). Ini adalah respons positif terhadap tuntutan reformasi dan kebijaksanaan tepat. Perpolisian masyarakat amat kental dengan nuansa polisi yang ada dan bekerja di masyarakat tertentu. Polisi tidak lagi menempatkan diri secara vertikal di atas masyarakat, tetapi horizontal ada di masyarakat dan bersama dengan masyarakat.

Nuansa kemasyarakatan atau sosial ini memunculkan paradigma baru dalam sejarah kepolisian dan perpolisian di negeri ini. Banyak cara bertindak dan teknik perpolisian lama yang perlu ditinjau dan dikoreksi agar sesuai dengan paradigma baru itu. Sebetulnya ia tidak hanya menyangkut perubahan dalam cara perpolisian saja, tetapi lebih dari itu, perubahan kultur kepolisian dan perpolisian. Kultur itu terkait sikap serta perilaku manusia-manusia polisi karena berhubungan dengan mengubah perilaku. Di sinilah kita berhadapan dengan pekerjaan besar dan tidak mudah pelaksanaannya. Sukar atau tidak, perubahan perilaku harus terjadi jika Polri ingin membangun citranya yang baru.

Personel Polri

Saran saya, langkah itu sudah dimulai sejak penerimaan personel Polri. Jika membiarkan tenaga-tenaga tidak tepat dan baik untuk menjadi polisi, upaya memperbaikinya di masa depan akan menjadi pekerjaan sulit. Mereka yang bisa diterima sebagai polisi adalah yang memiliki predisposisi kejiwaan untuk “melindungi dan melayani masyarakat”. Hal ini terkait ciri kejiwaan polisi yang saya rumuskan sebagai O2H (otak, otot, dan hati nurani).

Mengingat syarat yang amat spesifik itu, momentum penerimaan personel (recruitment) amat krusial dan hasilnya harus terus dikembangkan dalam pendidikan. Langkah selanjutnya, membuat kurikulum pendidikan yang berputar pada poros melindungi dan melayani masyarakat. Kekuatan yang boleh digunakan polisi adalah yang ditundukkan kepada kemuliaan tugas polisi, bukan kekuatan telanjang (brute force). Intinya, pekerjaan polisi sebagai humane job, suatu pekerjaan yang penuh nuansa kemanusiaan. Pendidikan polisi itu tidak statis, hanya saat pendidikan, tetapi terus berlangsung saat mereka sudah bertugas di lapangan.

Tugas polisi berparadigma baru itu tidak akan berhasil baik jika masyarakat tidak diajak serta. Trauma masyarakat berhadapan dengan polisi di masa lalu harus dihapus. Citra baru yang kini dibangun adalah polisi yang bekerja di dalam, untuk, dan bersama masyarakat. Polisi-polisi generasi baru perlu menyadari, pertama-tama mereka adalah anggota masyarakat biasa, lalu sebagai polisi. Sesekali polisi perlu menggunakan kekuatan, tetapi kini polisi perlu selalu berpikir “penggunaan kekuatan untuk apa?”

Diingatkan, polisi juga anggota masyarakat biasa yang memiliki hak-hak kemanusiaan seperti masyarakat lainnya. Maka, polisi juga harus dipenuhi hak-haknya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Maka, tidak berlebihan bila pemerasan dan pengurasan tenaga polisi juga melanggar HAM.

Generasi baru polisi

Mungkin hanya polisi, di mana lembaganya berkelindan erat dengan masyarakat. Maka, pelajaran pertama menuju polisi baru adalah menyadarkan, tugas polisi meringankan penderitaan manusia (to grasp human suffering). Maka, kehadiran polisi yang menyakiti rakyat tak dapat dibiarkan. Memang berat menjadi polisi ideal, tetapi itulah ongkos yang harus dibayar untuk membangun citra polisi.

Maka, sejak sekarang, kita perlu membangun kepolisian bersama-sama, yaitu oleh polisi dan masyarakat sendiri. Kita menutup lembaran lama, di mana polisi dicitrakan sebagai lembaga yang penuh kekuatan, berhadapan dengan masyarakat. Kini, dengan gagasan perpolisian masyarakat, polisi tidak ada di atas masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai sasaran. Polisi ada bersama dan di tengah masyarakat karena tugasnya “melindungi dan melayani”. Polisi tidak lagi menjadi sosok “bapak yang paling dan serba tahu”. Dengan semboyan ini, Polri sudah ada di jalan yang benar karena tugasnya melindungi masyarakat. Gagasan perpolisian masyarakat di Indonesia lebih mempertajam tugas polisi yang universal itu.

Untuk mencapai tujuan ideal itu, diperlukan generasi polisi baru, dan ini membutuhkan waktu. Semakin terlambat dimulai, kita kian jauh dari cita-cita memiliki polisi generasi baru itu.

Maka, momentum 100 tahun Kebangkitan Bangsa, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan Hari Bhayangkara ke-62 perlu dijadikan tonggak bagi Polri untuk bangkit.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/01/00400976/membangun.polisi.masa.depan

Posted in Uncategorized | Dengan kaitkata: | 1 Comment »

Menggagas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat Dalam Mewujudkan Millenium Development Goals (MDGs)

Posted by Yance Arizona pada Juni 30, 2008

Menggagas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat

Dalam Mewujudkan Millenium Development Goals (MDGs)

Oleh:

Imam Koeswahyono[1]

Persoalan lingkungan merupakan salah satu persoalan dunia yang mengemuka pada seperempat abad terakhir, termasuk di Indonesia sehingga isu lingkungan sangat menarik untuk didiskusikan. Ada berbagai variabel yang mempengaruhi lingkungan mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya bahkan agama, sehingga pengelolaannya harus dipandang sebagai masalah yang inter disipliner.

Dalam banyak kasus di bidang lingkungan yang mencuat mengindikasikan bagaimana sesungguhnya terjadi perbedaan hitam-putih antara apa yang dituangkan dalam regulasi sebagai perwujudan akan kepedulian Negara (baca: pemerintah), rakyat yang dimanifestasikan dalam kelembagaan perwakilan (DPR/ DPRD) serta lembaga yudisial sebagai garda terakhir dalam penegakan hukum (law enforcement). Muara dari kegagalan pemerintah dan lembaga peradilan dalam menangani persoalan lingkungan membawa akibat pada resistensi korban lingkungan misalnya: aksi demo dengan blokade jalan, merusak fasilitas industri baik atas dasar investasi domestik maupun asing, pembangkangan yang kesemuanya menggambarkan senjata terakhir dari kaum yang kalah (weapons of the weak).


[1] Pengajar Hukum Pengelolaan Hutan, Antropologi Hukum dan Hukum Penataan Ruang pada Program S-1 dan Program Pascasarjana Unibraw, Univ.Palangkaraya, Univ. Narottama dan Univ.Muhammadiyah Malang

Posted in Uncategorized | Dengan kaitkata: , , | 1 Comment »

Diskursus Peraturan Presiden No.36 Th 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Posted by Yance Arizona pada Juni 30, 2008

“ Diskursus Peraturan Presiden No.36 Th 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum[1]

Oleh:

Imam Koeswahyono

Perturan Presiden No. 36/2005 sebuah produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengatur (regelingen) yang kemunculannya memicu kontroversi di masyrakat tidak kuran dari belasan forum diskusi digelar baik dari kalangan akademisi, praktisi maupun organisasi non pemerintah dan ratusan untuk rasa dilakukan berbagai elemen masyarakat dimaksud menolak produk hukum tersebut.


[1] Artikel ditulis untuk majalah Azas Fakultas Hukum UMM isi tulisan merupakan pendapat pribadi tidak merepresentasikan pendapat lembaga

Posted in Uncategorized | Dengan kaitkata: , , | Leave a Comment »

Carut Marut Penambangan Pasir di Jawa Timur

Posted by Yance Arizona pada Juni 27, 2008

CARUT MARUT PENAMBANGAN PASIR DI JAWA TIMUR

Oleh:
Imam Koeswahyono*

Selama enam hari harian Surya minggu akhir bulan September 2007 memuat headline berita mengenai problema penambangan bahan galian C berupa pasir batu yang tersebar di kabupaten Jombang, Mojokerto sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Brantas, Pasuruan. Memang di satu sisi merupakan usaha yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekian banyak penduduk miskin, namun di sisi lain menimbulkan konflik baik antara pemerintah daerah dengan DPRD maupun dengan warga masyarakat karena dampak negatif degradasi lingkungan (environmental degradation) yang semakin mengkhawatirkan.

Dalam konteks hukum persoalan kemelut penambangan pasir dapat dicermati dari dari beberapa faktor penyebab untuk selanjutnya dapat diajukan solusi pemecahannya. Konflik bermakna terjadinya perbedaan kepentingan antara dua belah pihak atau lebih atas suatu masalah baik dalam perspektif vertikal maupun horisontal (Suporahardjo, 2000)

* Penulis Staf Peneliti Pusat Pengembangan Hukum Sumber Daya Alam & Lingkungan dan Peserta Program Doktor Ilmu Hukum Unibraw

Download: Imam Koeswahyono, Carut Marut Penambangan Pasir di Jawa Timur

Posted in Uncategorized | Dengan kaitkata: , | Leave a Comment »

Cendekiawan Berdedikasi

Posted by Yance Arizona pada Juni 27, 2008

Cendekiawan Berdedikasi

Kompas, Jumat 27 Juni 2008

Pengantar Redaksi

Intelektual sejati tak mungkin bisa melepaskan diri dari berbagai realitas sosial yang menjadi persoalan masyarakat. Melalui kontribusi pemikiran, ia menawarkan alternatif, ia mencoba menyampaikan solusi, bahkan ia menjadi pendamping bagi masyarakat yang sedang kebingungan. Cendekiawan bukanlah mereka yang terbenam dalam menara gading.

Lima cendekiawan yang semuanya berusia di atas 70 tahun dipilih “Kompas” sebagai Cendekiawan Berdedikasi. Salah satu aktivitas yang tak pernah mereka tinggalkan adalah menulis, menyebarkan gagasan kepada khalayak. Gagasan untuk mencari jawaban atas fenomena keseharian atas perjalanan sejarah masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan, salah satu kanal untuk menyebarkan gagasan adalah rubrik Opini Harian “Kompas”.

Penghargaan kepada lima cendekiawan itu diserahkan Pemimpin Umum Harian “Kompas” Jakob Oetama Jumat (27/6) pagi ini, di Jakarta. Penghargaan diberikan berkaitan dengan ulang tahun ke-43 Harian “Kompas”. Berikut gambaran singkat profil mereka, pekerja yang sepi, asketis, namun produktif.

***

Soetandyo Wignyosoebroto
Terinspirasi Khalil Gibran

Nama Soetandyo Wignyosoebroto tak bisa dilepaskan dari belantara intelektual Indonesia. Meski usianya sudah menjelang 76 tahun, ia tak pernah loyo. Guru besar emeritus Universitas Airlangga Surabaya itu seakan mematahkan cap tentang “orang sepuh”. Bukan hanya kondisi fisiknya yang masih terlihat bugar, tetapi yang lebih penting adalah semangatnya yang energik serta gagasannya tentang demokrasi, keadilan, dan hukum terus bergulir. Keberpihakannya pada mereka yang lemah begitu jelas.

Maret lalu, misalnya, ia memberikan “kuliah umum” bagi korban lumpur Lapindo di tempat pengungsian di Pasar Baru Porong, Sidoarjo. Ia menyoroti Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang dinilai melanggar hukum karena memaksakan kehendak kepada warga untuk menjual tanah mereka kepada Lapindo Brantas Inc. Kuliah itu dimaksudkan untuk menyadarkan pengungsi akan hak mereka dan cara memperjuangkannya.

Keberpihakannya membela orang kecil juga dilakukan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang mangkal di dekat rumahnya di kawasan Kampus Unair, Jalan Dharmawangsa, Surabaya. Ketika PKL digusur, ia malah membela PKL yang sebetulnya mengganggu lingkungan rumahnya itu. Sebaliknya, ia melarang petugas yang melakukan penertiban. Buat Soetandyo, gangguan PKL yang diterimanya itu belumlah apa-apa dibandingkan dengan perjuangan PKL mencari makan demi hidup. Rasa kemanusiaannya mengalahkan gangguan yang dialaminya.

Bagi anggota Komnas HAM 1993-2002 itu, pensiun sejak 10 tahun silam tak lantas “berhenti berpikir”. “Kegiatan saya tidak ada, kecuali menyibukkan diri sendiri,” canda pria kelahiran 19 November 1932 ini. Tetapi faktanya, ketika banyak orang berpikir istirahat pada masa pensiun, guru besar sosiologi ini malah disibukkan banyak kegiatan.

Di tengah aktivitas yang padat, ia menjaga agar kondisi fisiknya tetap fit. Hingga kini, Soetandyo konsisten menggenjot sepeda, baik ke kampus, ke bank, atau belanja ke mal. “Saya enggak punya mobil lagi, sudah diambil anak-anak. Saya suka bersepeda, saya, kan, sudah hidup sendiri, istri sudah pamit duluan (meninggal), anak-anak sudah mandiri semua, jadi apa pun saya kerjakan sendirian,” katanya.

Ia prihatin dengan karut-marutnya negeri ini. Karut-marut di negeri ini akibat terlalu banyak yang mengurusi hal besar saja. Mereka melupakan memperbaiki hal kecil, padahal hal kecil itulah yang bisa membangun hal-hal besar. Kuat-rapuhnya fondasi bangsa ini tak lepas dari fondasi yang ada di rumah setiap warga. “Bagi saya, kita harus mulai dari yang kecil. Demokrasi, misalnya, harus dimulai dari family, democracy on the heart of the family. Apa yang saya lakukan adalah menyelamatkan negaraku sendiri, negaraku itu bukan negaranya Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, tapi ‘negaraku’ itu keluargaku,” katanya.

Karena itulah, ia mengajarkan, kalau kita tidak bisa memperbaiki pada tataran tinggi, bisa dilakukan pada tataran di mana kita memiliki otoritas. Katakanlah soal peredaran narkoba. Jika tidak bisa mengendalikan peredaran sabu-sabu, maka yang bisa dilakukan adalah menjaga agar orang-orang yang disayangi tidak terkena. “Kalau Anda bisa mengelola sesuatu yang kecil, maka akan bisa mengelola yang besar. Saya diilhami syair Khalil Gibran, ketika melihat dunia saat malam. Tuhan menciptakan malam, tapi saya bisa menyalakan lilin. Dunia boleh gelap, tapi lingkungan sekitar saya tetap terang. Dunia saya yang kecil tetap terselamatkan,” katanya.

Thee Kian Wie
Kecintaan pada Ilmu

Sudah 49 tahun Thee Kian Wie menjadi peneliti dan pengajar dengan bidang keahlian utama pada sejarah ekonomi dan perkembangan industri. Pensiun sebagai pegawai negeri sipil di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2000 silam tak menghentikan minatnya berkarya.

Thee (73) masih aktif sebagai staf ahli Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, peneliti tamu di sejumlah institusi, antara lain Australian National University dan Bank Pembangunan Asia. Ia juga tetap sibuk menulis dan mengedit beragam buku dan jurnal ilmiah. “Saya sangat menikmati pekerjaan saya,” ujar Thee. Kesabaran dan wajah yang cerah saat membimbing peneliti muda atau mahasiswa, ia menyebut kegiatan ini dengan istilah “bertukar pikiran”, mencerminkan kecintaan Thee pada profesi keilmuan itu.

Sikap Thee yang rendah hati membuat jarak antargenerasi tak terasakan saat berbincang dengan peraih doktor honoris causa dari Australian National University ini. “Bergaul dengan orang-orang tua itu membosankan, yang dibicarakan hanya penyakit, sedangkan orang muda masih bicara tentang masa depan,” ujarnya.

Tentang kerendahan hati ekonom senior itu, Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia M Chatib Basri bertutur, Thee kerap mengaku lemah dalam penguasaan model kuantitatif untuk analisa ekonomi. Meski begitu, ia bisa memperkirakan dengan tepat hasil analisa kuantitatif yang dengan susah payah diolah para ekonom muda.

“Kami sibuk dengan perhitungan matematis yang rumit untuk sampai ke analisa itu, sementara Pak Thee begitu saja memperkirakan hasilnya. Sense-nya luar biasa karena jam terbang yang sangat panjang,” ujar Chatib.

Sebagai peneliti, Thee jatuh hati pada sejarah ekonomi. Topik disertasi doktoral Thee di University of Wisconsin, AS, tergolong kajian langka di Asia Tenggara. “Kita mempelajari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi pada suatu masyarakat di masa lalu, sekaligus memahami apa yang terjadi pada kelompok-kelompok penduduk di dalamnya melalui sejarah ekonomi. Pengetahuan itu sangat berguna untuk memahami apa yang terjadi pada perekonomian masyarakat itu sekarang,” ujarnya.

Thee menilai, kini justru terdapat kegamangan dalam menarik dan mengelola modal asing di Indonesia. “Sikap antiasing itu mungkin cerminan dari kecurigaan kita pada diri sendiri bahwa di negeri ini semua gampang disogok. Padahal, di China dan Singapura yang lebih pandai memanfaatkan modal asing, misalnya, tidak lantas pemerintahnya bisa dikendalikan pemodal asing,” ungkapnya.

Prof Bungaran Saragih
Pemikir Pembangunan

Tidak berlebihan kiranya Prof Bungaran Saragih, mantan Menteri Pertanian yang juga guru besar di Institut Pertanian Bogor, menyebut Prof Dr Ir Sajogyo sebagai bapak ilmuwan Indonesia. Ungkapan kekaguman itu merujuk pada peran Sajogyo dalam meletakkan dasar pemikiran pembangunan pertanian dan pedesaan serta membina kader peneliti untuk memperkuat pembangunan di awal pemerintah Orde Baru serta sikap hidupnya.

Konsep penentuan batas garis kemiskinan dengan menghitung pendapatan setara beras, usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK), serta program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan beberapa kebijakan pemerintah yang mengadopsi gagasan Sajogyo terkait pembangunan masyarakat Indonesia.

Boleh dikatakan Sajogyo adalah pelopor pengembangan aktivitas penelitian sosial ekonomi pertanian dan pedesaan di Indonesia. Ia mendidik kader peneliti di bidang sosial ekonomi, baik lewat kiprahnya sebagai pengajar di Institut Pertanian Bogor (IPB) maupun lewat pelbagai institusi, antara lain Survei Agro Ekonomi, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, juga Yayasan Agro Ekonomika.

Sajogyo lahir 21 Mei 1926 di Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dalam percakapan dengan Kompas, Selasa (24/6), Sajogyo bicara tentang kemiskinan. Ia menyatakan, kemiskinan yang berlangsung sejak lama sampai kini belum kelihatan selesai.

Sajogyo juga mengungkapkan perlunya menyederhanakan indikator kemiskinan. Jika sudah muncul angka bagaimana menafsirkan dalam bahasa yang dimengerti orang dinas di kabupaten, jangan hanya dimengerti oleh orang Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menyayangkan keterlibatan BPS dalam pendataan orang miskin calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) sampai di tingkat RT. “Tugas BPS adalah mengukur berbagai hal yang sesuai keperluan pemerintah untuk definisi yang umum, untuk perencanaan makro. Menghitung orang miskin di tingkat RT bukan tugas BPS, tapi Departemen Sosial dan dinas sosial. Datanya pun harus up to date,” katanya.

Sajogyo tidak setuju dengan pemberian BLT yang dinilai tidak memandirikan. Ia memberi contoh, orang-orang Minang merantau untuk memperbaiki hidupnya. Mereka berusaha secara mandiri dan tolong-menolong, misalnya dengan mendirikan rumah makan Padang. Hasilnya untuk membangun kampung. “Kalau orang Minang di kampungnya diberi BLT itu malah merusak,” katanya.

Seharusnya pemerintah melakukan program seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), yaitu memberikan modal kerja agar penduduk miskin mampu meningkatkan pendapatan dari pencarian nafkah.

Bungaran Saragih menuturkan, selain meneliti, Sajogyo juga terlibat langsung dalam aplikasinya di masyarakat. Tahun 1960-an Sajogyo menganjurkan adanya badan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Ia membuat proyek percontohan di Sukabumi. Hasilnya diadopsi oleh sejumlah kabupaten lain, kemudian dijadikan kebijakan nasional. Sajogyo juga melakukan penelitian terkait pangan dan gizi. Pada masa itu ia sudah menyatakan bahwa masalah pokok pembangunan adalah kemiskinan.

Perhatiannya membuahkan konsep garis kemiskinan. Juga upaya untuk mengatasi kemiskinan yang kemudian diadopsi pemerintah dengan program IDT.

Dalam menjalani hidup, demikian Bungaran Saragih, Sajogyo satu kata dan perbuatan. Ia berjuang memberantas kemiskinan dan tidak menggunakan kemiskinan untuk mencari kekayaan atau kedudukan. “Hidupnya sangat sederhana walau sebenarnya dengan pengetahuan, pengalaman, pengaruh, dan wibawanya bisa dengan mudah mendapatkan banyak materi,” kata Saragih menggambarkan gurunya itu.

Kini Sajogyo tinggal di Jalan Malabar 22 Bogor yang sekaligus menjadi kantor Sajogyo Institute. Lembaga yang didirikan tahun 2004 untuk melakukan penelitian dan pendampingan penduduk miskin di Indonesia dalam peningkatan keterampilan serta permodalan melalui kredit mikro.

Mudaham Taufick Zen
Khawatirkan Negara Gagal

Usia sepuh (77) tidak menghalangi geolog kawakan Mudaham Taufick Zen beraktivitas. Selain mengajar, anggota majelis guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) ini juga bekerja di sebuah perusahaan asuransi di Jakarta. Tugasnya memperkirakan dampak gempa terhadap infrastruktur suatu kota.

Setiap akhir pekan, barulah ia dapat menikmati waktu senggang di rumahnya yang di asri dan banyak pepohonan di kawasan Bandung Utara. Di rumah ini pula, MT Zen produktif menulis. “Di Jakarta, saya tidak bisa menulis…,” ujarnya. “Di kawasan Bandung Utara, karena udaranya segar, gagasan mengalir lancar,” kata pendiri Jurusan Teknik Geofisika ITB ini.

Meski latar belakang pendidikannya geologi dan geofosika, MT Zen kelahiran Mentok, Bangka 14 Agustus 1931, ini, mahir menulis berbagai masalah sosial dan sastra. Maklum, minatnya memang sangat luas.

Selain mendalami geologi khususnya kegempaan, dia juga menyukai sastra, filsafat, musik klasik, bahasa, dan olahraga. Di bidang musik, misalnya, penyandang Bintang Mahaputra ini paham betul karya-karya Bach, Mozart, dan Beethoven.

Di bidang olahraga, dia masih aktif naik gunung, bela diri aikido, menyelam, dan renang 7 kilometer seminggu dua kali. Soal bahasa, jangan ditanya. Ia menguasai lima bahasa asing, yakni Inggris, Belanda, Jerman, Perancis, dan Jepang. Enam buku dan ratusan karya ilmiah di jurnal-jurnal ilmiah juga telah lahir dari tangannya. “Menulis itu menjadi kebutuhan,” kata guru besar di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Wina, Austria, ini.

Satu hal yang mencemaskan MT Zen adalah kekhawatiran Indonesia menjadi negara yang gagal seperti halnya Somalia dan Dharfur Sudan, di sana orang saling membunuh. Tidak ada aturan. “Indonesia bisa menjadi negara yang gagal jika tidak bisa survive di tengah kultur baru abad ke-21,” ujarnya. Menurut dia, abad ke-21 memiliki kultur tersendiri karena segala sesuatu akan bersifat maya, misalnya modal maya dan industri maya.

Mempersiapkan Indonesia menghadapi abad ke-21, dalam pandangan MT Zen, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Arus globalisasi dengan segala dampaknya terus bergulir. Di sisi lain, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah internal yang sangat berat, terutama kesalahan dalam pengelolaan lingkungan alam dan kegagalan sumber daya insani.

Di bidang sumber daya insani, misalnya, sistem pendidikan Indonesia gagal menciptakan manusia berkarakter, yaitu yang punya harga diri, kebanggaan diri, berani bertanggung jawab, dan punya etika.

Kondisi ini diperparah dengan merebaknya korupsi dengan cara yang tidak konvensional serta dalam jumlah yang besar, bahkan mencapai triliunan. “Karena itu, pemberantasannya pun harus dengan cara yang tidak konvensional. Jika perlu, dengan potong ‘lehernya’ sebagai shock therapy,” kata anggota Akademi Ilmu Pengetahuan New York ini.

Meski Indonesia sudah dalam kondisi parah, MT Zen tetap keyakin Indonesia masih punya masa depan yang cerah. Langkah yang paling utama adalah Indonesia harus dipimpin oleh orang yang berkarakter, punya keberanian mengambil tindakan, punya inisiatif dalam pembangunan serta memiliki visi jauh ke depan. “Kalau tidak, Indonesia akan celaka,” ujarnya. Berkebalikan dari kondisi di atas yang serba muram, MT Zen menegaskan, Indonesia sebenarnya memiliki semuanya yang dapat membuatnya menjadi bangsa yang besar, negara adidaya. Sayangnya, semua modal positif itu saat ini diurus secara keliru.

Prof Dr Satjipto Rahardjo SH
Tahun Menulis Artikel

Prof Dr Satjipto Rahardjo SH (78), guru besar emeritus sosiologi hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang itu, salah satu akademisi yang percaya bahwa menulis karya ilmiah populer di surat kabar tidak kalah pentingnya dengan menulis di jurnal ilmiah atau buku. Ia pun membuktikannya dengan kesetiaan mendalam selama 33 tahun menulis artikel di berbagai surat kabar, termasuk harian Kompas.

Pak Tjip, sapaan akrab Prof Dr Satjipto Rahardjo, mengenang ketika koleganya dari Amerika Serikat, yaitu ahli hukum Indonesia almarhum Prof Dr Daniel S Lev, dilarang masuk ke Indonesia pada masa kekuasaan Presiden Soeharto tahun 1980-an. Selaku ahli Indonesia, Prof Lev membutuhkan bahan-bahan dari Indonesia untuk kajiannya. Salah satunya adalah artikel-artikel Pak Tjip di surat kabar.

“Saya tidak bisa menulis lagi soal hukum Indonesia karena tidak bisa mencium aromanya. Aroma itu saya baca dari tulisan-tulisan Anda,” tutur Pak Tjip, mengutip Prof Lev. “Aroma” itulah, kata Pak Tjip, yang membedakan tulisan ilmiah populer dengan tulisan ilmiah murni di jurnal atau buku. Pokok pikiran yang hanya tiga-empat baris di tulisan ilmiah murni bisa menjadi 10 baris di tulisan ilmiah populer. Dengan menulis di surat kabar, akademisi bisa membagi pengetahuannya ke publik yang luas, tidak terbatas seperti pada jurnal ilmiah.

Ia masih menyimpan dengan rapi tulisan artikelnya yang dimuat di harian ini. Ketika ditanya artikel pertamanya di Kompas, ia langsung menunjukkannya. Selaku Ketua Pusat Studi Hukum dan Masyarakat FH Undip ia menulis artikel “Menyongsong Simposium Hukum dalam Masa Transisi”, yang dimuat 11 Januari 1975. Honor tulisan waktu itu Rp 5.000.

Sejak itu, tulisan demi tulisan meluncur dari pikiran dan ketikan tangannya sendiri. Tahun 1975 itu ia menulis 34 artikel. Namun, jumlahnya agak menurun pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1979, misalnya, hanya lima artikel yang ditulisnya untuk Kompas. “Tahun 1975 itu saya lagi seneng-seneng-nya,” ujar alumnus FH UI tahun 1960 dan doktor hukum Undip tahun 1979 itu.

Hingga sekarang, paling tidak yang tercatat di database Pusat Informasi Kompas dan catatan Pak Tjip, sudah 367 artikel yang ditulisnya. Artikel yang terakhir dimuat Kompas adalah “Kini Saatnya Memunculkan Ketertiban” pada 23 Juni 2008.

Pak Tjip juga tenang saja ketika tahun 2005 ruang untuk penulisan artikel dipersingkat karena terjadi redesain surat kabar. Sebelumnya artikel itu bisa panjang-panjang, bahkan bisa berseri. “Saya menikmati saja. Dengan adanya batasan kolom itu, kita juga bisa memadatkan pikiran kita,” ujarnya.

Di antara tumpukan buku itu, termasuk sejumlah buku karyanya sendiri. Selain buku kumpulan tulisan artikel, beberapa buku memang khusus dibuat dengan ide orisinal. Buku Ilmu Hukum, terbitan Penerbit Alumni, misalnya, yang menjadi buku teks mahasiswa hukum, telah dicetak enam kali. Buku terbarunya akhir tahun 2007 Biarkan Hukum Mengalir terbitan Penerbit Buku Kompas. Buku itu juga sudah dicetak ulang. (Mohammad Subhan/Subur Tjahjono/Nur Hidayati/ Try Haryono/Brigitta Isworo Laksmi/Atika Walujani)

Sumber: Kompas, 27 Juni 2008

Posted in Uncategorized | Dengan kaitkata: | Leave a Comment »